Pemimpin yang mengejar untung selalu melihat rakyat sebagai alat

 Aristoteles menulis dalam Politics bahwa negara bukan sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan materi warganya. Negara ada agar manusia bisa hidup baik, bukan sekadar hidup cukup. Tapi hari ini, kita sering melihat pemimpin yang salah jalan: mereka menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utama, dan kebaikan sebagai alasan belakangan, atau bahkan terlupakan sama sekali. Aristoteles akan berkata: negara semacam itu tak ubahnya rumah tanpa fondasi. Ringan saja guncangannya, rapuh ketika badai datang.

Pemimpin yang mengejar untung selalu melihat rakyat sebagai alat, bukan manusia. Pajak, sumber daya, bahkan pendidikan hanyalah komoditas untuk dioptimalkan. Orang tidak dilatih menjadi bijak atau berani; mereka dilatih menjadi konsumen, pekerja, atau mesin produktif. Polis yang semula dimaksudkan untuk membentuk kebajikan warganya berubah menjadi pasar besar, di mana uang lebih dihormati daripada hukum, dan perhitungan lebih penting daripada karakter.

Aristoteles menekankan bahwa tujuan politik adalah kebahagiaan warganya. Jika pemimpin menjadikan keuntungan sebagai tujuan, ia menukar kebahagiaan dengan materi. Ia menukar karakter dengan angka statistik. Dan meski rakyat mungkin hidup aman dari kelaparan, jiwa mereka kosong, tidak terasah dalam keberanian, keadilan, atau kesederhanaan. Negara itu tetap “hidup”, tapi ia tidak lagi “manusiawi”.

Bahaya terbesar dari pemimpin yang mengejar untung adalah distorsi prioritas. Hukum dibuat untuk menjaga keuntungan, bukan keadilan. Pendidikan diarahkan untuk produktivitas, bukan pembentukan karakter. Seni dan budaya dianggap beban, bukan sarana menumbuhkan jiwa. Ketika kebaikan hanya menjadi simbol, negara seperti pohon yang akarnya dibuang: tinggi dan rindang di permukaan, tapi rapuh dan mudah tumbang.

Orang sering berpikir ekonomi dan politik adalah dua dunia terpisah. Aristoteles tidak. Ia mengingatkan: politik yang benar menuntun ekonomi pada tujuan yang lebih tinggi. Kekayaan hanyalah sarana, bukan tujuan. Seorang pemimpin harus menanyakan: apakah kebijakan ini menumbuhkan kebajikan? Apakah keputusan ini membuat warganya hidup lebih baik, bukan sekadar lebih kaya? Jika jawabannya tidak, maka kekayaan itu justru menjadi racun.

Pemimpin yang mengejar keuntungan sering dibutakan oleh angka dan perhitungan. Ia lupa bahwa negara adalah makhluk hidup yang memerlukan jiwa, bukan mesin yang hanya menghitung untung-rugi. Ia lupa bahwa rakyat adalah manusia, bukan barang dagangan. Dan yang paling parah, ia lupa bahwa masa depan negara tergantung pada karakter warganya, bukan pada seberapa cepat ia bisa mengumpulkan kekayaan.

Sejarah memberi banyak contoh: kota-kota yang makmur secara materi, tapi rapuh secara moral. Pemerintah yang kuat secara ekonomi, tapi korup secara karakter, akhirnya runtuh. Aristoteles menyebutnya sebagai kegagalan politik terbesar: ketika tujuan yang semula mulia—hidup baik bersama—ditukar dengan tujuan dangkal—hidup kaya sendiri atau kelompok tertentu.

Negara yang dipimpin dengan visi kebaikan berbeda dengan negara yang dipimpin untuk keuntungan. Dalam yang pertama, hukum, pendidikan, dan kebijakan ekonomi diarahkan untuk menumbuhkan karakter. Dalam yang kedua, semuanya diarahkan untuk memperkaya segelintir orang. Perbedaan ini bukan teknis, tapi fundamental: yang satu membentuk manusia, yang lain menghancurkannya.

Maka peringatan Aristoteles tetap relevan hari ini: pemimpin yang mengejar keuntungan dan menomorduakan kebaikan bukan sekadar salah urus, tapi merusak jiwa negara. Negara bisa bertahan materi, tapi ia kehilangan makna. Dan tanpa makna, kehidupan bersama menjadi kosong, dan manusia di dalamnya hanya hidup, bukan hidup baik.